Bupati Suwirta para
petani dan Babinsa dari TNI Kodim 1610 melakukan penanaman padi bersama di
sawah Subak Dlod Bakas. Ini merupakan implementasi dari Gerakan Penerapan
Pengelolaan Terpadu (GP-PTT), yang menggunakan Padi Hibrida dengan penanaman
sistem Legowo 2:1. (foto/humasklk)
Klungkung (waklaba.blogspot.com)
Kesepakatan ini dilandasi atas tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Menteri Pertanian dan Panglima TNI, Gubernur Bali dengan Pangdam IX Udayana selanjutnya dilakukan secara berjenjang sampai ditingkat Kabupaten. Program pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan ini merupakan arahan dari Presiden RI pada sidang paripurna dalam program upaya khusus bahwa Presiden menugaskan agar pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai dapat dicapai dalam waktu segera.
Dijalinnya kesepakatan ini untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian ketahanan pangan Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya masing-masing sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dalam penandatanganan kesepakatan ini hadir pula Kadis.
Dalam arahannya, Letkol Inf. Andre Saputro mengatakan keterlibatan TNI dalam program ini merupakan point dari kegiatan sesuai dalam UU No. 34 2013 tentang pelaksanaan OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Selain tugas dalam pertahanan, TNI juga wajib membantu Pemda setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani untuk meningkatkan nilai, kemampuan dan pendapatan masyarakat. Andre Saputro berharap semoga paling lambat di tahun 2017 Indonesia mampu swasembada pangan, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara, Selasa (21/4).
Bupati Suwirta menyampaikan bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah dalam rangka mendukung program Pemerintah yang diawali dengan sebuah komitmen dengan penandatanganan kesepakatan. Mengenai hal tersebut, Bupati Suwirta menghimbau agar para petani yang menyaksikan dan sekaligus sebagai saksi dalam kesepakatan ini, apabila kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, petani harus melakukan protes terhadap Pemerintah.
“Masyarakat tidak boleh manggut-manggut saja, masyarakat harus lebih jeli terhadap program Pemerintah, jangan sampai program tersebut dibuat saja tetapi tidak ada tindaklanjutnya” ujar Bupati Suwirta.
Dia menyampaikan bahwa tidak mau melihat petani terikat dengan dana hibah, untuk itu Bupati Suwirta mengintruksikan kepada Kadis. Pertanian untuk mengangarkan traktor di Anggaran perubahan sesuai dengan kebutuhan petani.
Mengenai alih fungsi lahan, ketika Bupati Suwirta menandatangani surat edaran mengenai pertanahan ketika mengaspek tanah terutama lahan sawah agar berkoordinasi dengan Pemerintah dan mendapat rekomendasi dari Bupati.
Dari tindakan tersebut, ternyata banyak yang tidak suka dan bahkan melaporkan Bupati ke Ombudsman karena dianggap merugikan para pengembang. Tetapi Bupati Suwirta tidak mempermasalahkan hal tersebut, yang penting saya akan terus berpihak pada Petani dan semangat saya tidak akan luntur untuk itu. Menyimak pernyataan dari Bupati Suwirta, para petani dan TNI yang terlibat dalam kegiatan tersebut setuju dan memberikan apresiasi yang baik kepada Bupati Suwirta.#SJD
0 comments:
Post a Comment