Oleh : I Ketut Pesta
Menyikapi ribut – ribut soal alokasi anggaran pembangunan Pemkab Klungkung untuk masing – masing kecamatannya (Banjarangkan, Klungkung, Dawan, Nusa Penida) saya ingin menyampaikan bahwa prinsip keadilan itu tidak semata – mata berarti merata. Kalau mau merata permasing – masing kecamatan, maka anggaran pembangunan itu harus dibagi empat dengan jumlah yang sama rata.
Namun jika alokasi anggaran mengikuti asas keadilan, maka pemegang kekuasaan di Klungkung (baik executive maupun legilative) harus cerdas dan cermat dalam mengalokasikan anggaran dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti demografis (menyangkut jumlah penduduk serta tingkat kesejahteraannya), georafis (luas wilayah, lokasi, kultur alam dan lain sebagainya). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka asas sama rata sepertinya menjadi suatu hal yang tidak adil. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah melihat situasi terkini pada suatu daerah menyangkut siatuasi fasilitas umum yang ada saat ini seperti jalan, air bersih, sekolah, rumah sakit dan lain - lain. Pada daerah dimana infrakstrukturnya masih jauh tertinggal dibandingkan pada daerah lainnya, maka sangatlah bijak skala prioritas diberikan pada daerah tersebut. Situasi terkini dari suatu daerah juga bisa mencerminkan ketidak adilan alokasi anggaran pada masa pemerintahan yang lalu.
NUSA PENIDA UNTUK KLUNGKUNG
Jika kita secara jernih melihat potensi yang dimiliki oleh masing – masing wilayah (kecamatan) di Klungkung, kalau mau jujur maka saat ini Nusa Penidalah yang paling mungkin untuk dikembangkan terutama dari sektor pariwisatanya untuk mendongkrak PAD Klungkung kedepannya. Untuk membangun pariwisata Nusa Penida tentu membutuhkan anggaran terutama untuk pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya). Bila benar pemerintah kabupaten Klungkung mengalokasikan anggaran pembangunan lebih besar untuk kecamatan Nusa Penida dibandingkan untuk kecamatan yang lainnya, saya rasa bukanlah kebijakan yang keliru karena mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh Nusa Penida. Dalam hal ini semua pihak harus berpikir bahwa dibangunnya Nusa Penida yang saat ini masih jauh tertinggal dari wilayan lainnya di Klungkung, tidak semata – mata untuk mensejahterakan warga Nusa Penida tetapi juga untuk kehajteraan Klungkung secara umum melalui peningkatan PAD dari berbagai sektor pajak pariwisata kedepannya.
Catatan :
Banyak pihak mengakui bahwa Nusa Penida mempunyai potensi yang besar dibidang pariwisata tetapi potensi ini tidak pernah tergarap secara maksimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupten Klungkung sebagai induk semangnya. Disisi lain sadar atau tidak, pemerintah Klungkung (sebelumnya) terasa kurang berpihak kepada kecamatan Nusa Penida yang menyebabkannya tertinggal seperti sekarang ini. Oleh karena itu, terus terang saja, saya dan beberapa teman saya, sebagai warga Nusa Penida dalam beberapa tahun terakhir membikin semacam “political move” untuk memindahkan Nusa Penida ke Kabupaten Badung atau Kodya Denpasar saja yang memiliki anggaran pembangunan yang besar. Dengan demikian akan lebih mudah untuk membangun Nusa Penida dibandingkan tetap tertatih – tatih menjadi bagian Kabupaten Klungkung yang miskin dan pelit (untuk Nusa Penida). Jika Badung atau Kodya menjadi induk semang dan berhasil mebangun Nusa Penida (seperti kawasan Jimbaran, Bukit Pecatu, Ungasan dan Nusa Dua misalnya) maka kedepannya mereka bisa mendapatkan pajak yang besar (PBB, PHR, PPH dan lain sebgainya). Atau sekalian saja Nusa Penida mekar sebagai daerah istimewa menjadi Kabupaten baru terlepas dari Klungkung. Tetapi sayangnya ide saya dan teman – teman tersebut sampai saat ini tidak (belum) terwujud karena ditentang (tidak disetujui) oleh berbagai pihak atas pertimbangan social, kultural, historical, anggaran dan lain sebagainya.
INDONESIA SUDAH MERDEKA
Salah satu yang membikin pembangunan suatu daerah terhambat adalah cara berpkir komunitasnya yang masih terkotak – kotak atau memang sengaja dikotak – kotakkan seperti yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dengan “De Vide At Impera” nya, kerajaan Klungkung diadu dengan kerajaan Banjarangkan, Kerajaan Dawan diadu dengan Kerajaan Nusa Penida dan begitulah selanjutnya sebagai sebuah contoh.
Karena Indonesia sudah merdeka maka kita harus berpikir menjadi satu kesatuan dan secara khusus untuk Klungkung, maka pemerintah dengan dukungan masyarakatnya harus bersatu padu tanpa melihat lagi apakah anda dari Banjarangakan, Klungkung, Dawan, Nusa Penida saling mendukung, saling menguatkan untuk membangun Klungkung agar unggul dan sejahtera seperti yang kita cita – citakan bersama. Tanpa “Think Global” maka harapan tersebut hanya akan menjadi sebuah selogan mubazir dan Klungkung akan semakin jauh tertinggal dari daerah lainnya.
0 comments:
Post a Comment