Suwirta Soroti Kedisiplinan PNS Di Nusa Penida, Absen Sidik Jari Segera Diberlakukan

Bupati Klungkung soroti Disiplin PNS saat temu wirasa  di Pura Batumedahu (foto/sjd)

Suana (waklaba.blogspot.com)

Bertempat di Wantilan Pura Batu Medahu Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta bersama jajaran bertemu dengan seluruh PNS di Kecamatan Nusa Penida Kamis, (19/2). Acara yang didahului dengan persembahyangan di Pura Batu Medahu.

Acara temu Bupati Klungkung dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Komang Susana. Dalam sambutan Kepala BKD yang baru ini mengatakan akan melakukan sidak secara rutin sebagai upaya gerakan disiplin nasional dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Pemkab Klungkung khususnya Nusa Penida. PNS sebagai abdi Negara melakukan tugas toporsi masing-masing jangan terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Focus untuk melayani masyarakat adalah tugas sebagai abdi Negara.

Setelah dibuka I Komang Susana sambutan dilanjutkan Bupati I Nyoman Suwirta. Dalam arahannya Suwirta menyoroti tentang kedisiplinan pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Klungkung. Bahkan ketika ia berkunjung dibeberapa sekolah, Suwirta menuturkan menemui sekolah kosong ketika jam mengajar. Guru dan kepala sekolahnya tidak ada. "Banyak pegawai yang nyambi jadi calo tanah, sehingga sering saya temui di Klungkung, ujar suwirta. 

Untuk itu Suwirta meminta agar pegawai negeri kembali ingat ke tugas pokoknya dan ia akan memasang absen sidik jari disetiap lingkungan sekolah, puskesmas maupun intansi lainnya. Namun demikian I Nyoman Suwirta mengingatkan sebaik apapun sistem kalau niatnya tidak baik dan apalagi ada kong kali kong dengan atasan pasti juga akan tidak tercapai tujuan tersebut. Untuk itu Suwirta pada saat itu pula membagikan nomer handphonenya agar PNS sms atau telephone dirinya bila ada sesuatu yang perlu langsung diketahui dan didiskusikan dengan dirinya.

Selain menyoroti kedisiplinan PNS yang kurang, pada kesempatan itu pula I Nyoman Suwirta meminta agar PNS dilingkungan dalam kebijakan mutasi tidak boleh ada nitip sana sini melalui jalur politik. "Semua ada kajiannya, kalau memang harus dimutasi maupun dipromosikan pasti akan dilakukan, jangan ada map yang dititip sana-sini agar didisposisi. Kalau semua meminta seperti itu, sistem kita akan rusak karenanya dan BKD akan susah membuat kajian, ujar Suwirta. 

Pada kesempatan itu pula ada acara diskusi antara PNS dan Bupati terkait pertanyaan Dana dan kepegawaian.(wl_sjd)